Saat menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2008 kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengharapkan pemerintah dan DPD memperbaiki kelemahan sistem keuangan negara, terutama untuk bagian transparasi dan akuntabilitas fiskal.
"Ini merupakan kunci pokok bagi suksesnya pembangunan nasional dan reformasi nasional kita dalam mewujudkan demokrasi politik, otonomi daerah, dan globalisasi perekonomian nasional," kata Ketua BPK Anwar Nasution ketika menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPP tahun 2008 kepada pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/6).
Menurut Anwar, ada 6 langkah yang bisa dilakukan dalam usaha memperbaiki kelemahan tersebut.
1. Perlunya menerapkan treasury single account secara utuh menyeluruh.
2. Perlunya penerapan anggaran berbasis kinerja dan akrual.
3. Perlunya sistem aplikasi penyusunan laporan keuangan pemerintah yang terintegrasi dan andal.
4. Perlunya kebijakan tentang pengadaan sumber daya manusia di bidang akuntansi.
5. Perlunya quality assurance berupa penataan kembali fungsi pengawasan internal, seperti BPKP, inspektorat jenderal/satuan pengendali intern, dan badan pengawasan daerah.
6. Menyarankan kepada DPR, DPD, DPRD provinsi/kabupaten/kota untuk membentuk Panitia Akuntabilitas Publik agar dapat mendorong pemerintah menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dan memantau pelaksanaan APBN dan APBD secara keseluruhan.
dikutip kembali by:wansset71 dari sumber:KOMPAS.com
No comments:
Post a Comment